Pembangunan Daerah

Negara Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar-kecil, yang berbeda-beda dalam hal dan laju pertambahan penduduk, sumber-sumber alam dan prasarana produksi, maupun dalam struktur sosial dan kebudayaannya : “bhineka tunggal ika”. Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara, yang berarti bahwa seluruh kepulauan nusantara ini merupakan satu kesatuan politik dan hankamnas, dan juga satu kesatuan ekonomi dan sosial-budaya.

      Oleh karena itu usaha pembangunan sektoral (menurut bidang) perlu dilaksanakan secara selaras dan serasi dengan pembangunan daerah. Proyek-proyek pembangunan tentunya berlokasi di salah satu daerah tertentu di Indonesia. Maka perlu dijaga agar proyek-proyek pembangunan itu menjadi bagian dari pembangunan daerah yang bersangkutan,dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan prioritas daerah, tanpa meninggalkan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Usaha pembangunan daerah meliputi pembangunan Daerah Tingat I, Daerah Tingkat II, pembangunan desa dan pembangunan kota.

Perencanaan Pembangunan Daerah

      Tujuan pembangunan daerah, selain untuk meningkatkan produksi dan pendapatan serta menjaga kestabilan nasional juga untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah nusantara. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dilaksanakan terutama dengan jalan :

• Meningkatkan prasarana perhubungan agar dapat memperlancar mobilitas manusia dan barang, memperlancar hubungan antar daerah yang jauh dengan pusat-pusat pembangunan, menghubungkan daerah produksi dengan daerah pemasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri.
• Meningkatkan pendidikan (terutama pendidikan keterampilan) dan kesehatan, agar penduduk lebih mampu memanfaatkan dan melestarikan sumber-sumber kekayaan alam dan lebih mampu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi setempat.
• Penyebaran penduduk yang lebih merata melalui program transmirasi dan pembinaan pemukiman yang lebih serasi dengan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup.
• Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah, serta mendorong prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah

      Supaya proyek-proyek pembangunan (yang direncanakan oleh pusat dalam rangka program pembangunan sektoral) betul-betul menjadi bagian terpadu dari pembangunan daerah, maka jelaslah bahwa daerah perlu ikut dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Karena setiap daerah mempunyai persoalan sendiri-sendiri, dan juga potensinya sendiri-sendiri.

Oleh karena itu selain BAPPENAS di tingkat pusat, sejak Pelita II dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat I, dan dalam Pelita III dibentuk pula BAPPEDA tingkat II.

Tugas BAPPEDA I dan II pada dasarnya sama, yaitu :

• Menyusun rencana pembangunan daerah, sebagai pelaksanaan dari prinsip 'perencanaan dari bawah' yang lebih sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan daerah;
• Mengkoordinasikan serta melakukan monitoring seluruh kegiatan pembangunan di daerah, agar perencanaan sektoral lebih diintegrasikan dengan pembangunan daerah;
• Mempertimbangkan dan mengamati akibat sampingan pembangunan terhadap kelestarian alam dan lingkungan (seperti erosi, pendangkalan sungai dan muara, pencemaran lingkungan hidup, dll.) serta mencari jalan untuk mencegah/mengatasinya.
  

Transformasi Industri

Masyarakat Indonesia tentunya sudah jenuh dengan tawaran produk dan industri telekomunikasi yang itu-itu saja. Mulai dari voice, sms, layanan data, mng dan lainnya, karena hampir semua provider menghadirkan layanan ini. Padahal sebenarnya masyarakat membutuhkan layanan lain yang lebih inovatif lagi. 

     Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutamo bahwa indusri telekomunikasi, khususnya Information and Communication Technologies (ICT) di Indoesia telah berubah. Semua akan mentransformasikan diri untuk melayani seefektif mungkin mencari solusi, mencari pelanggan baru yang berbasis broadband dan data internet. 

    "Telekomunikasi tanpa bisa mentransformasikan ke arah broadband base services, maka dia akan menghadapi keadaan yang tidak aman untuk bertahan." jelasnya dalam acara peluncuran Business Connect di Jakarta pekan lalu.

     Salah satu kesempatan industri telekomunikasi untuk mengembangkan inovasinya adalah melalui penyediaan, multiple sim card. Itu karena, akan memberikan kesempatan lebih besar dan memberi optimisme kepada industri telekomunikasi untuk memasuki babak baru, yaitu babak pelayanan Broadband Base Services (BBS).

      Kalau telekomunikasi gagal mentransformasikan dirinya ke arah sana, maka industri itu akan rapuh. Telkomsel sebagai provider terbesar dan memimpin mobile provider di Indonesia, mulai di bulan Januari mempunyai inisiatif yang berhubungan dengan bisnis baru, yaitu Business Connect.

     Business Connect (BC) adalah solusi konektifitas bisnis berbasis web untuk mengoperasikan email, instant messaging, kalender, office operation tools, dan document yang secara lebih produktif. Ini adalah suatu aplikasi yang memanfaatkan Google Application (Google Apps) sebagai solusi bisnis bagi pelanggan korporat yang didukung jaringan mobile broadband terluas dan berkualitas Telkomsel.

     Solusi BC menyediakan kapasitas penyimpanan email 50 kali lebih besar dibanding inbox biasa, penyimpanan spam terintegrasi, translasi ke lebih dan 40 bahasa, pencarian, dan layanan instant messaging dalam bentuk voice dan video chat terintegrasi.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, pangan, pakan. Kemiskinan bisa terjadi karena sulitnya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah, lapangan pekerjaan yang susah di dapat, dan juga karena kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar.

Dampak dari adanya kemiskinan adalah banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi, dimana mengharuskan seseorang untuk melakukan kejahatan demi bisa bertahan hidup, padahal dengan cara yang seperti itu amat sangat merugikan bagi orang lain dan tentunya bagi dirinya sendiri, namun karena kerasnya hidup mereka yang melakukan tindak kejahatan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain itu kemiskinan juga berdampak pada kesehatan, seperti kita lihat pada kehidupan nyata, banyaknya bangunan-bangunan kumuh dipinggir kali dapat menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan, bayangkan saja untuk melakukan kegiatan sehari-hari pasti bertumpu pada air kali yang merupakan sumber penyakit. Karena ketidakmampuan untuk membayar air bersih, mereka pun terpaksa menggunakan air kali yang keruh, bercampur berbagai macam kotoran yang dapat menimbulkan penyakit. Sungguh miris nasib orang-orang miskin di Indonesia, sedangkan pemerintah kurang peduli dengan keadaan mereka, secara dimana-mana banyak sekali bangunan-bangunan pencakar langit dibangun dengan tujuan untuk perkembangan pembangunan, tapi tidak memperhatikan nasib rakyatnya, sehingga kemiskinan tiap tahunnya bertambah, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Bahkan untuk mendapatkan kesehatan saja susah. Sudah banyak bukti di Indonesia, orang miskin tidak layak untuk sehat, karena mereka tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan yang amat sangat mahal harganya. Walaupun sudah membawa kartu miskin namun, masih banyak Rumah Sakit besar yang menolak dan mengoper-oper masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan haruslah seimbang antara daerah dan kota. Untuk itu pemerintah haruslah menyiapkan dana yang amat besar.  Diketahui bahwa anggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran saja belum cukup untuk menanggulangi masalah kemiskinan tanpa disertai perencanaan progam yang lebih efektif. Karena itu, pemerintah telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang implementasinya dijalankan secara nyata dan menyeluruh.

Modernisasi Pertanian

Menteri Riset dan Teknologi Hatta Radjasa menilai, modernisasi sektor pertanian di Indonesia berjalan lambat.

Menurut dia, sejak era 1980-an hampir tidak ada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian modern. Parahnya lagi, kata Hatta dalam sambutan tertulis yang disampaikan pada dialog nasional dan temu bisnis pertanian di Jakarta kemarin,Saat ini kondisi infrastruktur itu sudah banyak yang rusak..

Kondisi apakah yang sekarang sedang terjadi dalam pembangunan pertanian di Indonesia? Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, pembangunan pertanian di Indonesia sekarang telah berorientasi ke arah modernisasi. Dari segala sesuatu yang dulunya bersifat tradisional sekarang telah berpaling menuju ke arah modern. Modernisasi pertanian di Indonesia ditandai dengan adanya revolusi hijau. Revolusi hijau di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960-an, dengan ciri teknologi kimiawi, bibit unggul, dan mesin baru. Kondisi ekologi juga tidak terlalu diperhatikan dalam rangka kelestarian lingkungan yangsust ainabl e. Tujuan revolusi hijau apalagi kalau bukan pada peningkatan produksi, sehingga tidak mengherankan bila dampak sosial dan ekologisnya tidak terencanakan serta tidak terkontrol. Peningkatan produksi telah dicapai dengan swasembada tahun 1984 dari sebagai negara pengimpor beras terbesar tahun 1970-an.

Modernisasi pada awalnya bertujuan untuk memodernkan seluruh masyarakatnya. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah pengkondisian masyarakatnya ke arah yang lebih kolot dari yang sudah tradisional sebelumnya. Pelaksanaan revolusi hijau dilakukan dengan cara apapun termasuk dengan paksaan agar para petani mau melakukannya. Model revolusi hijau jelas-jelas sudah gagal. Efek yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dengan mengubah

pattern sistem sosialnya dan merusak keadaan lingkungan yang ada.

Modernisasi pertanian di Indonesia pasca revolusi hijau masih berlanjut hingga sekarang, namun dengancontent yang berbeda. Arah modernisasi sekarang berkiblat pada sistem agribisnis dan industrialisasi pertanian. Konsep efisiensi, efektivitas, dan pandangan tentang komersialisasi produk diterapkan. Namun, terdapat beberapa fenomena yang ganjil dalam modernisasi pertanian di Indonesia sekarang. Di negara-negara yang sektor pertaniannya maju, lahan yang dibuka bagi petani semakin luas dengan jumlah petani yang semakin sedikit (dibantu dengan mesin dan alat pertanian yang canggih). Di Indonesia justru sebaliknya. Luas lahan yang diberikan kepada para petani semakin kecil dengan jumlah petani yang sangat banyak. Sistem sosial masyarakatterutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani juga sudah berubah. Kebersamaan pudar, individulisme tumbuh, hilangnya kelembagaan egaliter masyarakat desa, hubungan“pemerataan patron klien” digantikan oleh perhitungan untung rugi. Ritual-ritual bercocok tanam yang ada di beberapa daerah di Indonesia juga sudah mulai hilang. 

Contohnya adalah tradisi mapadendang di kampung Kapalu dan appadekko di Makassar. Nilai- nilai tradisional yang ada jangan sepenuhnya dihilangkan. Tradisi-tradisi semacam ini seharusnya dipertahankan sehingga menambah kekayaan nuansa dalam sektor pertanian.

Postmodernisasi adalah suatu jalan yang menentang seluruh kegiatan modernisasi yang melalui teknologi, industri, komunikasi, dan gaya hidup merusak keadaan alam dan merendahkan martabat manusia. Postmodernisasi semakin banyak menunjukkan kelemahan dari modernisasi. Postmodernisasi memberikan harapan untuk menghasilkan kreativitas, semangat intelektualisme, dan menghargai keberadaan dan martabat manusia. Postmodernisasi menggunakan bahasa, pendekatan, dan hubungan yang sangat intim dalam penyelesaian suatu masalah termasuk masalah pertanian.

Postmodernisasi pertanian harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada era modernisasi pertanian termasuk revolusi hijau. Postmodernisasi cenderung anti pusat (lokalistik) dalam artian setiap permasalahan termasuk permasalahan pertanian dilakukan dengan cara yang berbeda-beda di masing-masing daerah, tidak seluruhnya di-homogen-kan seperti yang terdapat dalam program revolusi hijau sebelumnya. Postmodernisasi melakukan pendekatan relativistik dan pluralistik dengan sikap kerendahan hati untuk mendengarkan dan mengapresiasi suatu pendapat orang lain dan dalam kasus ini adalah pendapat para petani, tidak dalam program revolusi hijau yang juga menggunakan cara paksaan kepada para petani untuk melakukanprogram tersebut. Postmodernisasi mendorong peran kaum perempuan dalam kegiatan pertanian yang selama ini selalu berada di bewah bayang-bayang kaum pria. Postmodernisasi menghargai keberadaan bahasa, tradisi, dan budaya tradisional dan tidak memaksakan seluruh kepentingannya.

Pembangunan pertanian di Indonesia seharusnya menggunakan konsep postmodernisasi daripada modernisasi. Postmodernisasi memang akan tampak seutuhnya setelah era modernisasi. Namun, jangan dilupakan bahwa postmodernisasi juga ikut tumbuh bersama dengan modernisasi. Dengan arti kata postmodernisasi suatu saat pasti akan muncul. Pertanyaannya adalah kapan pastinya era ini akan muncul ? Itu semua masih misteri. Kalau kita cuma bisa menunggu, dapat dipastikan pertanian di Indonesia pasti akan ”wafat” dengan sendirinya

Pemerintah Dalam Bidang Fiskal

Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran yang disebut APBN. Yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis penge-luaran negara untuk pembayaran. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi perekonomian negara untuk menjadi lebih baik melalui pengeluaran dan penerimaan dalam APBN. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (Y).  Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut:

§  Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi

§  Pola persebaran sumber daya

§  Distribusi pendapatan

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

1.    Kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy): menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat . Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

2.    Kebijakan fiskal kontraktif: menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Anggaran belanja negara terdiri dari

1.      Penerimaan atas pajak

2.      Pengeluaran pemerintah (govermnent expenditure)

3.      Transfer pemerintah (goverment transfer)

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran

1.      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2.      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.      Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Pengaruh Kebijakan Fiskal bagi Perekonomian

1.    Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.

2.    Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat (AD = C + G + I + X - M) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.

3.    Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Pajak

            Pajak atau tax dalam buku teori ekonomi makro biasanya didefinisikan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah tidak tidak memberikan balas jasa secara langsung

Fungsi – Fungsi Pajak :

a)      Fungsi Buggeter (Sumber Utama Kas Negara)

            Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari               dalam negeri.

b)      Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)

            Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan untuk pembiayaan pembagunan disegala    bidang.

c)      Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

            Pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembagunan disegala bidang          sehingga diharapkan pembangunan dapat merata.

d)     Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)

            Melalui pajak Pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi, Melalui kebijakan fiskal,       pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat     inflasi.

1. Pajak menurut sifatnya

No.	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung
1. 2. 3. 4.	Pajak yang di pungut berdasarkan surat ketetapan pajak Dipungut setahun sekali Tidak dilimpahkan kepada orang lain Contohnya: PPh, PBB	Tidak memiliki surat keterangan pajak Dipungut setiap terjadi transaksi Bisa dilimpahkan kepada orang lain Contohnya: Pajak penjualan, PPn, PPnBM

2. Pajak menurut instansi yang memungutnya

•         Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) misalnya PPN dan PPh

•         Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutan-nya oleh pemerintah daerah tingkat I dan II, misalnya pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak tontonan.

3. Pajak menurut Objek Pajaknya

•          Objek Pajak kejadian,

            contoh: bea     masuk dan bea  keluar

·         Objek Pajak Perbuatan,

contoh: PPN dan BBN

·         Objek Pajak Keadaan,

            contoh: PPh dan PBB;

•          Objek Pajak Pemakaian,

            contoh: bea materai dan cukai.

4. Pajak menurut Subjek Pajaknya

•         Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan pada perseorangan.

•         Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan pada badan usaha

5. Pajak menurut Asalnya

•         Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang memiliki penghasilan di Indonesia. Misalnya orang jepang yang mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia.

•         Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia.

Hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan desentralisasi.

          Koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

·         Pemantapan koordinasi untuk menjaga koordinasi untuk menjaga sasaran bersama.

·         Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalkan pertumbuhan

Mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan :

·         Suku bunga yang secara riil mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah

·         Mengurangi tekanan inflasi

·         Penyediaan insentif untuk mendukung percepatan sektor riil

Koordinasi kebijakan Fiskal dan Desentralisasi

·         Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja sebagai stimulus pembangunan

·         Memperbaiki pelaksanaan anggaran di daerah-daerah untu7k mendukung percepatan pembangunan

·         Percepatan persetujuan APBD

·         Pelaporan dan penggunaan belanja APBD

·         Peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah diprioritaskan

·         Penegakan hukum persaingan usaha

·         Sinkronisasi  UU penanaman Modal tahun2007 dengan berbagai peraturan daerah & juga UU Penanaman Modal

·         Penyusunan rancangan perubahan UU No. 5/1999 untuk membangun sistem pasar yang lebih sehat

Pengangguran

Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Jenis & macam pengangguran

Jenis Pengangguran berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut :

•     Pengangguran Normal atau Friksional yaitu  pengangguran sebanyak dua atau tiga persen. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.  Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

•     Pengangguran Siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini memdorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga alan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

•     Pengangguran Struktrural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam  perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut : wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan keatas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena pesaing yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktural kegiatan ekonomi.

•     Pengangguran Teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan dipabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Jenis Pengangguran berdasarkan cirinya yaitu sebagai berikut :

•     Pengangguran Terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini didalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereaka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

•     Pengangguran Tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah : besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal ) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya denagn efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan angota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

•     Penganguran Bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadapkaret dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umummya para pesawah tidak begitu aktif antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. apabila dalam masa di atas para penyebab karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka  mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai penganguran bermusim.

•     Setengah Menganggur. Di negara- negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa kekota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam baha inggris underemployed, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah

sebagai berikut:

1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih  besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya  sangat jarang terjadi.
2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih  besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu  tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian  antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia.  Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja  yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia
5.  Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.
   
   

DAMPAK-DAMPAK PEREKONOMIAN

1. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

• Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
• Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
• Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

      2. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

• Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian
• Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan
• Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik.

KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara- cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

• Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang

digunakan adalah :

1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari

tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan

sector ekonomi yang kekurangan

3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi

formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong,

dan

4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah

yang mengalami pengangguran.

• Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain

dapat digunakan cara-cara sbb:

1.Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan

industri-industri baru, terutama yang bersifat padat

karya

2. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang

industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti

4. Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap

tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5. Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah,

seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU,

PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga

kerja secara langsung maupun untuk merangsang

investasi baru dari kalangan swasta.

• Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan

kerja di sector lain, dan

2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain

untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim

tertentu.

• Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang

dan jasa, dan

2. Meningkatkan daya beli Masyarakat. home indiustri

Inflasi

Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penyebab

1. Inflasi menurut parah tidaknya

2. Inflasi menurut sumber penyebabnya

3. Inflasi menurut asalnya

4. Inflasi menurut tingkat intensitasnya.

Inflasi menurut parah tidaknya

Dalam pengelompokan ini yang diperhatikan adalah berapa besar tingkat inflasi dalam suatu periode.

a. Inflasi ringan, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya kurang dari 10% per tahun.

b. Inflasi sedang, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya antara 10% sampai 30% per tahun.

c. Inflasi berat, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya antara 30% sampai 100% per tahun.

d. Hiper inflasi, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya diatas 100% per tahun. Penggolongan inflasi ini berdasarkan pada parah tidaknya tingkat inflasi, berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang bersangkutan. 

Jika inflasi masih tergolong ringan, maka inflasi ini justru berdampak positif terhadak keadaan ekonomi suatu negara. Inflasi yang tergolong ringan ini dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat produsen menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.

Sebaliknya pada masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomiannya menjadi kacau, orang tidak bersemangat bekerja menabung maupun mengadakan investasi dan produksi.

Para pengusaha yang bergerak dalam produksi barang akan enggan melakukan kegiatan berproduksi untuk menghasilkan output. Karena pada saat proses produksi telah menghasilkan produk jadi yang siap untuk dijual, harga bahan baku telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga harga jual produk jadi tersebut tidak dapat menutu harga bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi berikutnya.

Sehingga para pemilik modal lebih senang berspekulasi dengan membeli barang dan kemudian menyimpannya, kemudian menjualnya pada saat harganya sudah cukup tinggi. Akibatnya kegiatan investasi dan produksi digantikan oleh kegiatan spekulasi. Bersamaan dengan itu, tabungan akan menjadi semakin lenyap dan digantingkan dengan “hoarding” yaitu menyimpan dalam bentuk barang.

Akibat keseluruhan dari adanya “hyperinflasi” adalah jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga makin membumbung dan perekonomian semakin parah keadaanya.

Inflasi berdasarkan pada sumber penyebabnya

a. Demand – pull inflation (inflasi tarikan permintaan)

b. Cost-push inflastion (supply inflation)

c. Mixed inflation (inflasi campuran).

Demand – pull inflation (inflasi tarikan permintaan)

Yang dimaksud dengan demand-pull inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga-harga barang dan jasa semakin meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah defisit (defisit financing). Anggaran belanja defisit adalah anggaran belanja pemerintah yang lebih besar dari pendapatan/penerimaan pemerintah. Untuk menutup defisit tersebut, biasanya pemerintah mengambil jalan yang termudah yaitu dengan mencetak uang.

Cost Pust Inflation

Cost-pus inflation adalah inflasi yang ditimbulkan oleh adanya desakan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat disebabkan oleh adanya tuntutan kenaikan upah oleh organisasi buruh (wage push inflation), maupun karena perusahaan menghendaki kenaikan keuntungan (profit push inflation). Bila kenaikan harga ini terjadi terus menerus maka akan terjadi inflasi (cost-push inflation).

Inflasi campuran (mixed inflation)

Inflasi yang unsur penyebabnya berupa campuran antara demand-pull inflation dan coust-push inflation.

Inflasi Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

a. Inflasi dari dalam negeri (domestic inflation)

Kenaikan harga-harga umum yang terjadi karena adanya “shock” (kejutan)” dari dalam negeri baik karena perilaku masyarakat non pemerintah maupun pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga.

b. Inflasi dari luar negeri (imported inflation)

Kenaikan harga-harga barang diluar negeri, juga akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri.

Inflasi berdasarkan tingkat intensitasnya

Pengelompokan inflasi berdasarkan tingkat intensitasnya, ditekankan pada

bagiamana kecepatan kenaikan tingkat inflasi yang terjadi pada satu periode

tertentu.

a. Inflasi merayap (creeping inflation)

Bila kenaikan harga-harga umum hanya terjadi secara perlahan-lahan.

b. Inflasi hiper (hyper inflation)

Bila kenaikan harga-harga umum terjadi dengan cepat.           

 Mengukur inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

• Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
• Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI). 
• Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
• Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
• Indeks harga barang-barang modal

    Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

 Dampak

• Pekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan dengan adanya Inflasi.
• Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. 
• Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
• Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. 
• Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
• Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil). 
• Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan (Equity Effect).

Dampak inflasi terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Orang atau golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, akan dirugikan oleh adanya inflasi tersebut. Begitu juga orang-orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas, akan menderita kerugian dengan adanya inflasi tersebut. Begitu jua orang-orang yang menabung, dengan suku bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi, akan dirugikan oleh inflasi ini.

2. Dampak inflasi terhadap alokasi faktor produksi (efficency effect)

Dengan adanya inflasi dapat menyebabkan permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari permintaan terhadap barang lain, yang selanjutnya keadaan ini akan mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan merubah produksi barang ini pada gilirannya akan merubah “pola alokasi” faktor produksi yang sudah ada. Kebanyak ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan “alokasi produksi” menjadi tidak efisien.

3. Dampak inflasi terhadap produk nasional (output effect)

Dalam analisis equity effect dan efficiency effects diasumsikan bahwa output nasional jumlahnya tetap. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui efek/dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan dan alokasi : faktor produksi pada tingkat output tertentu.

Dalam analisis output effect, ingin dilihat apakah inflasi mempunyai dampak atau pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan output nasional.

• Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi Alasannya dalam keadaan inflasi (terutama inflasi ringan), biasanya kenaikan harga barang/output, mendahului kenaikan upah buruh sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi.
• Inflasi dapat mengakibatkan penurunan output Jika laju inflasi itu cukup tinggi (hyperinfeksi) makan akan berdampak pada penurunan output dalam keadaan inflasi yang tinggi, daya beli (nilai uang riil) rupiah akan turun secara drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, pemilik modal enggan berproduksi dan selanjutnya produksi barang (output) akan menurun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan ouput nasional. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

Kebijakan Penanggulangan Inflasi

1. Tigh Money Policy (Kebijakan uang ketat)

Baik kaum klasik maupun Keynes setuju, bahwa inflasi ada kaitannya dengan jumlah uang beredar, maupun jumlah barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu untuk menanggulangi inflasi yang utama harus dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tigh money policy, dilakukan dengan mengenakan suku bunga tinggi → demand credit → demand kredit ↓→ jumlah uang beredar ↓→permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa ↓→ harga-harga turun.

2. Income Policy dan Tax Incentive Plan.

Kebijakan penghasilan untuk menanggulangi inflasi ini menghendaki adanya penekanan tingkat upah secara cepat, baik dengan perundang- undangan maupun dengan himbauan(persuasion). Kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat pengawasan terhadap kenaikan upah dan harga(wage and price control), atau pemerintah menghimbau kepada serikat pekerja dan pimpinan perusahaan, untuk mengekan laju kenaikan upah yang dikehendaki organisasi buruh tersebut. Biasanya diterapkan pada masa/k3eadaan perang. 

Kebijakan pengawasan upah dan harga ini mengandung bahaya/risiko apabila diterapkan terlalu lama, yaitu akan terjadi alokasi faktor produksi yang salah. Perekonomian akan kekurangan tenaga kerja dan beberapa harga secara cepat.. Misalnya pemerintah, mengenakan pengawasan upah dan harga jenis produk tertentu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh perekonomian. Kebijakan penanggulangan inflasi yang baik adalah kebijakan yang mampu menekan inflasi tanpa mengganggu peranan harga dalam mengatur alokasi faktor produksi.

Kebijakan yqang lain adalah rencana insentif pajak(tax incentive plan). Disini pemerintah mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan- perusahaan yang menaikan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak menaikan tingkat upah. Kebijakan ini tampaknya dapat diterima di negara-negara yang sudah berada pada tingkat kemakmuran yang tinggi, sehingga tingkat upahpun sudah cukup tinggi.

Untuk bwerhasilnya income policy dan tax incentive plan, sebaiknya juga harus ditempuh kebijakan yang menekan permintaan agregat(aggregat demand). Sebagai contoh pada tahun 1968 telah ditempuh program penghematan(austerity programme)melalui anggaran belanja pemerintah.. Hanya pengeluaran yang perlu saja yang boleh dilaksanakan. Dengan cara ini kebutuhan uang tunai untuk transaksi berkurang dan akan membantu menekan kenaikan harga pada umumnya.